Penipuan sertifikat vaksinasi Covid-19 memerlukan undang-undang khusus
Cerita

Penipuan sertifikat vaksinasi Covid-19 memerlukan undang-undang khusus

KUALA LUMPUR: Pembongkaran aktivitas seorang praktisi medis di Terengganu yang menjual sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu baru-baru ini memicu kontroversi tentang kemampuan hukum yang ada untuk mengekang aktivitas tersebut.

Menurut sebagian besar praktisi hukum, tindakan individu profesional tersebut tidak hanya menantang ketentuan hukum yang ada, tetapi juga melemahkan upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus mematikan di tanah air.

Menurut seorang pengacara, persoalan tersebut dapat dilihat melalui dua aspek, yakni mereka yang menolak divaksinasi dan bersedia membeli sertifikat palsu dan penipuan yang melibatkan sertifikat vaksinasi Covid-19 adalah kejahatan baru yang belum pernah dibawa ke pengadilan.

“Sebelum pandemi Covid-19, tidak pernah ada situasi pemalsuan sertifikat vaksinasi meskipun sudah ada berbagai program imunisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya.

“Oleh karena itu, tidak ada undang-undang khusus untuk menangani penipuan yang melibatkan vaksinasi. Untuk saat ini, tindakan hukum dapat diambil sesuai dengan KUHP atau UU 574,” kata pengacara Muhammad Akram, Dr Abdul Aziz kepada Bernama.

Ia menjelaskan, tindakan tersebut dapat digunakan untuk menuntut kedua belah pihak, yaitu penjual dan juga pembeli, yang jika terbukti bersalah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan cambuk.

Namun, menurut dia, karena pelanggaran terkait vaksin Covid-19 merupakan hal baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka belum terbukti efektifitas ketentuan UU 574 dalam mencegah individu yang tidak etis melakukan tindak pidana.

“Jadi dalam situasi saat ini, saya berpandangan meskipun undang-undang yang ada dapat diterapkan, namun undang-undang tersebut tidak luas atau mampu mengatur pelanggaran terkait Covid-19 secara keseluruhan, misalnya melibatkan penipuan sertifikat vaksinasi,” katanya. .

Faktanya, kontroversi sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu telah terdengar sejak tahun lalu ketika instruksi vaksinasi wajib kepada pekerja tertentu dikeluarkan selain itu sebagian besar tempat juga mengharuskan hanya pelanggan yang divaksinasi lengkap yang diizinkan masuk ke tempat masing-masing.

Hal ini menyebabkan kelompok anti vaksin menjadi “cacing panas” dan berusaha mencari jalan keluar, sehingga membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari untung dengan menjual sertifikat vaksinasi palsu.

Dalam kasus di Terengganu, seorang dokter di sebuah klinik swasta di Marang ditangkap polisi awal bulan ini setelah diduga terlibat dalam penjualan sertifikat vaksinasi palsu sejak September lalu.

Mengomentari kasus ini, Muhammad Akram mengatakan tersangka dapat dijerat dengan Pasal 420 dan Bagian 465 KUHP, masing-masing untuk penipuan dan pemalsuan.

“Namun, unsur-unsur yang perlu dibuktikan di kedua bagian itu mungkin tidak sama dengan yang perlu dibuktikan jika ada perbuatan atau ketentuan hukum tertentu yang dibuat untuk kasus Covid-19.

“Jadi, saya pikir mungkin sudah saatnya undang-undang yang ada diperbarui, diberlakukan atau ditegakkan undang-undang khusus untuk masalah yang melibatkan Covid-19 atau gejala skala pandemi apa pun,” komentarnya.

Menurut dia, yang bisa dilakukan pihak berwenang antara lain memperluas ketentuan undang-undang yang ada atau mengubah Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1988.

“Pelanggaran ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah karena kegiatan sindikat ini menyangkut keselamatan publik, yaitu mengekspos masyarakat pada bahaya wabah,” katanya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universiti Sains Islam Malaysia Assoc Prof Dr Muzaffar Syah Mallow mengatakan semua pihak perlu berperan dalam penggunaan sertifikat vaksinasi palsu.

Termasuk pengusaha yang dapat mengambil tindakan tegas terhadap karyawannya yang kedapatan melakukannya, katanya.

Menurut dia, pengusaha yang terbukti menjadi dalang atau dalang penerbitan sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu dapat dituntut sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1994.

Sementara itu, dosen Fakultas Teknik dan Lingkungan Buatan Universiti Kebangsaan Malaysia Prof Dr Sawal Hamid Md Ali menyarankan agar pemerintah mengefektifkan informasi vaksinasi dengan memastikan informasi tersebut masuk ke database Departemen Imigrasi dan Departemen Registrasi Nasional.

Melalui langkah tersebut, informasi vaksinasi dapat dibagikan kepada pihak lain, terutama dalam melacak pergerakan individu yang menggunakan sertifikat vaksinasi palsu di gerbang perbatasan negara, katanya.

“Proses verifikasi sertifikat vaksin juga harus dilakukan melalui sistem pelacakan digital, tidak hanya menampilkan tampilan sertifikat,” ujarnya seraya menambahkan database penerima vaksin juga harus terhubung dengan entitas penting sehingga informasi vaksinasi individu dapat diakses secara langsung. oleh pihak berwenang.Bernama

Posted By : hk hari ini keluar