Perak mematuhi jatah penerbangan di hutan lindung permanen: MB
Cerita

Perak mematuhi jatah penerbangan di hutan lindung permanen: MB

IPOH: Kegiatan penebangan hutan di Perak hanya dilaksanakan di kawasan Hutan Lindung Tetap (HSK) yang tergolong Hutan Produksi berdasarkan Jatah Tebang Tahunan (CTT) yang ditetapkan oleh Dewan Pertanahan Nasional (MTN).

Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad(gambar) mengatakan untuk Malaysia Plan ke-12 (12MP), CTT yang disetujui adalah 33.000 hektar atau dengan laju 6.600 hektar per tahun dan CTT untuk 2019 adalah 8.058 hektar, 2020 adalah 6.642 hektar, sedangkan 2021 adalah 5.337 hektar.

“Pemenuhan kawasan HSK untuk penebangan sejalan dengan keputusan MTN untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sumber pasokan kayu di Perak,” katanya di Majelis Negara Perak yang duduk di Bangunan Perak Darul Ridzuan di sini hari ini.

Saarani (BN-Kota Tampan) mengatakan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan lisan dari Aminuddin Zulkipli (Amanah-Behrang) yang ingin mengetahui luas kawasan hutan lindung yang telah diizinkan untuk keperluan penebangan yang telah disetujui selama 2019 hingga 2021 dan status daerah saat ini.

Aminuddin juga ingin mengetahui langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan hutan untuk daerah tangkapan hujan dan sumber air di Perak akibat eksplorasi areal penebangan.

Saarani mengatakan saat ini status kawasan hutan suaka yang telah disetujui untuk ditebang pada 2019 adalah 8.058 hektar, semua area telah ditebang dan untuk 2020, 6.642 hektar, 6.182 hektar telah ditebang, sementara 460 hektar masih dikerjakan.

“Untuk tahun 2021, seluas 5.337 hektar telah disetujui untuk ditebang, yaitu 1.334 hektar telah selesai ditebang sedangkan 4.003 hektar masih dikerjakan.

“Proses perizinan sesuai dengan Sistem Manajemen Selektif (SMS) yang dilaksanakan secara sistematis dan terkendali dalam Pengelolaan Hutan Lestari,” ujarnya.

Menurutnya, hingga saat ini kawasan Hutan Tangkapan Air belum ada pencemaran karena tergolong Hutan Lindung dan juga Kawasan Sensitif Lingkungan (KSAS).

Dikatakannya, langkah mitigasi yang akan dilakukan untuk mengatasi pencemaran air sungai di kawasan HSK di mana setiap kegiatan pembangunan hutan diharuskan untuk membentuk Buffer Zone dengan lebar minimal 10 meter di kiri dan kanan dan sesuai dengan lebar sungai untuk mengurangi aliran air.

Saarani mengatakan tindakan perbaikan akan diambil dengan mempertimbangkan pandangan lembaga teknis seperti Departemen Lingkungan Negara Bagian Perak (DOE) dan Departemen Drainase Negara Bagian Perak (JPS) jika ada polusi yang terdeteksi dan bahkan Departemen Kehutanan Negara Bagian Perak akan menerapkan hutan. kegiatan penanaman pohon di daerah terdampak. .

Dikatakannya, DOE Perak selalu memantau kegiatan-kegiatan yang tunduk pada Perintah Mutu Lingkungan (Prescribed Activities) (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 2015, Undang-Undang Mutu Lingkungan (AKAS) 1974.

Dikatakannya, ada 32 proyek kegiatan kehutanan yang telah mendapat persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan catatan DOE sejak 2015 hingga 2021 yang perlu dilaksanakan beberapa hal antara lain Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lahan.( LD-P2M2) untuk tujuan pengendalian erosi dan pendangkalan.

Selain itu, proyek harus menunjuk pejabat lingkungan (EO) yang kompeten dan bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan melakukan pekerjaan pemantauan di lapangan sesuai dengan persyaratan persetujuan AMDAL.

“Pelaksanaan Audit Lingkungan Pihak Ketiga dan pelaporan kepada DOE atas ketidakpatuhan serta tindakan perbaikan proaktif dan pelaporan pemantauan lingkungan kepada DOE secara berkala (setiap 3 bulan sekali) juga harus dilakukan,” katanya. .

Jika ada pelanggaran terhadap persyaratan persetujuan, pemegang persetujuan EIA dapat dikenakan tindakan berdasarkan Bagian 34A (7), AKAS 1974 dan DOE Perak juga dapat memberlakukan Perintah Larangan untuk menghentikan pengembangan kegiatan kehutanan yang menyebabkan pencemaran sebagaimana diatur berdasarkan Bagian 34AA (1) dari tindakan yang sama.-Bernama

Posted By : hk hari ini keluar